PPN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI)

     PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  • Impor Barang Kena Pajak (BKP)
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

  1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen)
  2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
    • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
    • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
    • Ekspor Jasa Kena Pajak
  3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pengusaha Kena Pajak Sebagai Pihak yang Menyetor dan Melaporkan PPN

    Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan.

  • pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya
  • Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya
  • Karakteristik Pajak Masukan Dalam penerapan pungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara.
  • Pengkreditan Pajak Masukan
  1. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama
  2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan
  3. PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan/impor barang modalnya dapat dikreditkan.
  4. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran tempat PKP dikukuhkan.
  • Karakteristik Pajak Keluaran PPN disebut sebagai pajak objektif, karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. PKP melakukan transasi jual beli barang artinya, PKP mengambil/memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan BKP miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak.

Jangan Salah Pilih, Berikut Ciri-Ciri Jasa Konsultan Pajak Yang Bagus dan Terpercaya

Jasa Konsultan Pajak Yang Bagus dan Terpercaya Pajak adalah instrumen yang keberadaannya sangat diperlukan untuk perekonomian Negara Indonesia. Untuk itu, pemenuhan kewajiban untuk para wajib pajak penting dilakukan dengan tanggungjawab yang penuh. Sehingga wajib pajak yang hendak menyerahkan segala urusan tentang perpajakan pada jasa konsultan pajak yang bagus wajib mengetahui kredibilitasnya.

Para wajib pajak yang mempunyai konsultan pajak yang hanya bermain-main bisa mendatangkan kerugian untuk wajib pajak yang bersangkutan serta negara. Markus pajak merupakan kasus yang pernah mencuat akibat wajib pajak kurang tepat dalam memilih jasa konsultan pajak.

Untuk itu bagi para wajib pajak wajib mengetahui ciri-ciri jasa konsultan pajak berikut:

  1. Tidak selalu berfikir materialistis
    Dalam setiap kasus pajak, jasa konsultan pajak yang baik tidak selalu berbicara tentang uang. Konsultan pajak yang bijak akan senantiasa berusaha membantu para wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.Seorang jasa konsultan pajak yang baik juga tidak hanya berfikir materialistis atau uang namun lebih berfikir realistis dan bekerja dengan professional sesuai kode etik sebagai konsultan pajak. Sehingga memiliki kinerja yang bagus dalam menyelesaikan dan mengurus seluruh data perusahaan yang dinaungi dari para wajib pajak.
  1. Loyal dalam memberikan informasi
    Seorang jasa konsultan pajak yang baik tidak akan pelit ketika memberikan ilmu maupun informasi yang jelas dan detail kepada para wajib pajak baik itu klien maupun bukan. Hal ini karena kepedulian dan dedikasinya yang cukup tinggi supaya para wajib pajak menyadari kewajibannya sebagai warga Negara yang baik dan taat pajak.
  1. Mampu memberi solusi yang tepat
    Jasa konsultan pajak yang bagus, terpercaya dan professional biasanya selalu mampu memberikan solusi yang tepat terkait kasus pajak yang sedang dialami oleh para wajib pajak. Solusi yang tepat ini tentunya tidak akan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Jujur dan professional
    Seorang jasa konsultan pajak yang baik akan bekerja dengan cara yang jujur dan professional dalam menyelesaikan masalah para wajib pajak. Begitupun apabila mendapat penawaran para wajib pajak yang hendak menyelesaikan kasus yang dialaminya melalui jalan pintas. Maka jasa konsultan pajak tersebut akan menolaknya karena secara langsung telah menghianati profesi dan negara yang seharusnya dijunjung tinggi.
  1. Transparan dalam segala hal
    Ketika menyelesaikan kasus pajak maupun segala hal yang terkait perpajakan, seorang jasa konsultan pajak yang baik akan selalu bersifat transparan. Selain itu konsultan pajak akan senantiasa memberikan penjelasan setiap pekerjaan yang telah diselesaikannya terhadap wajib pajak yang menjadi relasinya.
  1. Menyarankan tax planning yang sesuai UU
    Jasa konsultan pajak yang bijak dan bagus hanya akan menyarankan tax planning yang tidak melanggar dan diperkenankan menurut Undang-Undang. Upaya ini bisa ditempuh dengan berbagai cara yang tidak menyalahi aturan, meliputi:
  • Mencari keuntungan dengan cara yang tepat
    Mencari keuntungan yang semaksimal mungkin selain dari ketentuan potongan dan pengecualian maupun pengurangan yang memang diperkenan. Contohnya: mendekati akhir tahun ternyata jumlah pajak terutang cukup besar diketahui, maka perusahaan bisa meminimalisir biaya, misalnya: perbaikan kantor, biaya pendidikan, pemasaran, dll.Sehingga daripada uang yang dibayarkan untuk pajak lebih besar, bukannya lebih baik uang tersebut dialokasikan untuk kepentingan perusahaan.
  • Tepat dalam mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan
    Perusahaan perorangan dikenai tariff progresif dari Pasal 17 melalui 4 tingkatan dengan tariff terendah 5 persen yang dilihat dari segi usaha perorangan, firma, perpajakan serta kongsi yang lebih menguntungkan dibanding PT (perseroan terbatas).Pajak penghasilan dari PT bisa dikenakan 2 kali yaitu ketika penghasilan didapat atau diterima (jan niemper oleh dividen atau saat pemilik menerima (pajak atas dividen)
  • Mendirikan perusahaan dalam sebuah jalur usaha
  • Memilih metode akuntansi yang tepat dan paling menguntungkan.
    Metode ini misalnya: ketika pengakuan pendapatan, maka pengakuan beban dipercepat atau menunda fraktur , mengambil tariff paling tinggi untuk pengusutan dan pendapatan aktiva dimajukan supaya bisa disusutkan dengan segera atau dengan mengangsur pembiayaan pembelian aktiva.

Untuk itu, jika jasa konsultan pajak yang bagus membantu atau menyarankan wajib pajak dalam rangka meringankan beban pajak tanpa melalui cara yang melanggar peraturan perpajakan, berarti ia bisa disebut sebagai konsultan pajak yang bagus dan bijak.

untuk informasi detail tentang pajak dan akuntansi, anda bisa menghubungi: 0821-3937-3789