PPN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI)

     PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  • Impor Barang Kena Pajak (BKP)
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

  1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen)
  2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
    • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
    • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
    • Ekspor Jasa Kena Pajak
  3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pengusaha Kena Pajak Sebagai Pihak yang Menyetor dan Melaporkan PPN

    Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan.

  • pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya
  • Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya
  • Karakteristik Pajak Masukan Dalam penerapan pungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara.
  • Pengkreditan Pajak Masukan
  1. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama
  2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan
  3. PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan/impor barang modalnya dapat dikreditkan.
  4. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran tempat PKP dikukuhkan.
  • Karakteristik Pajak Keluaran PPN disebut sebagai pajak objektif, karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. PKP melakukan transasi jual beli barang artinya, PKP mengambil/memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan BKP miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak.

Bergelut Dengan UKM? Gali Info Pajaknya Disini

Jasa Konsultan Pajak UKM – Walaupun usaha yang anda geluti hanyalah berskala kecil menengah, namun membayar pajak tetaplah menjadi hal yang wajib. Hal yang mengatur ketentuan ini berada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Ketentuan tersebut terkait tentang pajak penghasilan atas usaha yang diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Namun, hal ini berbeda dengan pelaku pajak lainnya. Pelaku UKM melakukan pembayaran pajak menurut omzet. Hal ini tidak serumit wajib pajak yang lainnya karena yang dihitung hanya omzet dengan rumus PPh UKM = 1% x omzet.

Maksimal omzet bagi pelaku UKM yang dikenai pajak adalah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Jika melebihi batas tersebut maka perhitungan pajaknya sudah berbeda lagi. Hal ini karena jumlah yang melebihi batas tadi sudah bukan tergolong sebagai UKM lagi.

Dalam Peraturan Pemerintah No 46/2013, yang tidak termasuk dalam wajib pajak adalah:

  1. Pelaku usaha yang usahanya:
  • Memakai sarana prasarana bongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap
  • Memakai seluruh atau sebagian tempat umum yang tidak boleh digunakan untuk berjualan
  • Contohnya adalah seperti: PKL, warung tenda, pedagang asongan
  1. Wajib pajak badan
  • Bagi yang belum secara komersial beroperasi
  • Bagi yang dalam jangka waktu setahun beroperasi secara komersial dan memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar
  • Contohnya adalah seperti: pengusaha bengkel yang baru buka selama setahun dan omzetnya langsung mencapai Rp 6 miliar

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam PP No 46/2013, tersirat dasar pengenaan pajak penghasilan yakni peredaran bruto di tiap bulannya. Bila dilihat dengan seksama maka penetapan pajak seperti ini dinilai kurang pas karena omzet tidaklah sama dengan laba. Bisa saja jika omzet yang besar namun labanya minim dikarenakan modal yang keluar juga besar pula.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak langkah perhitungan ini sudah memperhitungkan rugi dan laba pengusaha dan akan semakin mempermudah pelaku UKM. Hal ini karena sudah

diperhitungkan bahwa pelaku UKM tidak secara cermat menjalankan pembukuan. Oleh sebab itu, pajak final 1% akan semakin memudahkan penghitungan. Nah, jika anda adalah pelaku UKM maka hitung dulu omzet hari ini. Jangan sampai nantinya sudah rugi, lalu masih harus membayar pajak.

Jika anda ,masih dibingungkan masalah pajak untuk UKM, anda bisa memanfaatkan jasa konsultan pajak UKM yang berpengalaman di bidangnya sehingga anda dapat memperoleh informasi terkait dengan pajak untuk UKM.

Apa Fungsi Jasa Konsultan Pajak?

Sistem self assessment yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia sekarang ini memang semakin mempermudah para wajib pajak dalam menangani kewajiban perpajakannya sendiri. Akan tetapi, hal ini mempunyai konsekuensi yang besar. Hal ini tak lain adalah karena daripada mengamati administrasi perpajakan dan peraturan-peraturan hukum, para pelaku wajib pajak lebih mengutamakan fokus pada usahanya.

Selain hal diatas, ditambah lagi karena jika keliru dalam mengartikan, menghitung dan menerapkan administrasi dan penghitungannya maka dapat berpotensi terkena masalah hukum. Bahkan, bisa-bisa dikenai denda yang malah melebihi pokok pajak. Oleh sebab itu, jasa konsultan pajak sangat dibutuhkan. Berikut sejumlah fungsi jasa konsultan pajak:

  1. Selalu update dan mengikuti perkembangan serta memahami peraturan perpajakan yang terus menerus diterbitkan.
  2. Selalu menekankan efisiensi dalam menentukan banyaknya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa melanggar aturan-aturan pajak yang ada dan berlaku melalui cara memanfaatkan tingkatan celah pada aturan-aturan itu.
  3. Bisa sebagai kuasa wajib pajak pada proses pemeriksaan pajak
  4. Mendampingi wajib pajak dalam mengajukan banding dan keberatan di pengadilan pajak sampai peninjauan kembali di MA.
  5. Memberikan bimbingan tentang aturan-aturan pajak yang multipretasi dan multitafsir sehingga mengakibatkan kurang paham maupun kekeliruan pengertian oleh wajib pajak.
  6. Memberikan perencanaan pajak yang sekaligus bertanggungjawab pada tujuan efisiensi wajib pajak.

Jasa konsultan pajak termasuk jasa konsultan pajak UKM akan sangat membantu anda dalam memperoleh info dan mengurus masalah pajak. Kini, saatnya anda memanfaatkan kemudahan layanan yang dapat anda genggam di tangan anda.

untuk informasi detail dan konsultasi tentang masalah pajak dan akuntansi, hubungi : 0821-3937-3789