KTP Akan Difungsikan Sebagai NPWP Berlaku 2023, Yang Mempunyai KTP Harus Bayar Pajak?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menjelaskan, pengenaan NIK sebagai NPWP bertujuan memperluas basis perpajakan. Pasalnya, saat ini baru 22,5% masyarakat yang terdaftar memiliki NPWP.

Pemerintah berencana untuk menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai tahun depan. Sampai saat ini, proses integrasi masih dilakukan.

Dikarenakan Saat ini yang terdaftar punya NPWP baru sekitar 45 juta orang dari sekitar 200 juta masyarakat Indonesia. Ini diharapkan mampu mendukung kekuatan penerimaan pajak ke depan.

Suryo menjelaskan, meskipun nantinya NPWP terintegrasi dengan NIK, bukan berarti semua masyarakat Indonesia harus membayar pajak. Wajib pajak yang membayar pajak adalah mereka yang sudah memiliki penghasilan tetap dan masuk ke dalam layer pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).

“Jadi misalnya anak SMP, atau anak SMA, atau anak kuliah yang baru memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak harus membayar pajak. Kalau nanti sudah memiliki penghasilan reguler, baru harus aktivasi dan membayar pajak,” jelas Suryo.

Sebagaimana diketahui, ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi sudah tertuang dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP yang telah direvisi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

DJP bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini masih terus melakukan validasi dari NIK dan NPWP, sebelum diimplementasikan di tahun depan. Sehingga terdapat transisi agar NIK bisa menjadi NPWP.

Kendati demikian, Neilmaldrin tidak merinci berapa lama proses transisi itu akan berjalan. Karena masih harus menunggu aturan yang akan tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Jadi ada transisi, tapi kalau wajib pajak yang pada saat transisi itu mau mendaftarkan, dia tidak perlu mendapatkan NPWP yang seperti sekarang, tapi dia menggunakan nomor NIK dengan melakukan aktivasi, kalau dia mau aktivasi,” ucapnya.

Melalui integrasi ini, DJP memastikan bahwa Disdukcapil tidak akan mengetahui informasi harta masing masing wajib pajak, sehingga data wajib pajak dipastikan tetap terjaga kerahasiaannya. Adapun kerahasiaan data ini sudah diatur dalam Pasal 34 Undang Undang KUP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.