KTP Akan Difungsikan Sebagai NPWP Berlaku 2023, Yang Mempunyai KTP Harus Bayar Pajak?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menjelaskan, pengenaan NIK sebagai NPWP bertujuan memperluas basis perpajakan. Pasalnya, saat ini baru 22,5% masyarakat yang terdaftar memiliki NPWP.

Pemerintah berencana untuk menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai tahun depan. Sampai saat ini, proses integrasi masih dilakukan.

Dikarenakan Saat ini yang terdaftar punya NPWP baru sekitar 45 juta orang dari sekitar 200 juta masyarakat Indonesia. Ini diharapkan mampu mendukung kekuatan penerimaan pajak ke depan.

Continue reading

Telat Lapor SPT Tahunan Dan Bayar, Apakah Di Denda?

Setiap wajib pajak (WP) yang memiliki NPWP dan penghasilan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaporan SPT Tahunan ini bersifat wajib.

Wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda (denda SPT Tahunan) hingga sanksi pidana. Sanksi tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Tahun ini, batas waktu lapor SPT Tahunan untuk wajib pajak pribadi paling lambat adalah sampai 31 Maret 2022. Sementara bagi wajib pajak badan, pelaporan SPT Tahunan paling lambat 30 April 2022.

Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, namun apabila kewajiban tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak (WP) dengan baik, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tujuan pengenaan sanksi tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Demikian juga dalam hal lapor pajak pribadi. Terdapat beberapa sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan:

• Terlambat pelaporan SPT• Pelaporan SPT yang tidak lengkap atau tidak benar• Tidak lapor SPT• Salah dalam pelaporan SPT

Lalu, seperti apa sanksi dan denda yang di berikan jika telat melaporkan SPT ?

Continue reading

SPT Masa PPh Unifikasi?

SPT Masa PPh Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong atau pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan atau pemungutan PPh, dan atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenis PPh pada SPT Masa PPh Unifikasi

Dalam PER – 23/PJ/2020 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Pasal 2 ayat (2), mengatur jenis-jenis PPh yang dapat dilapor melalui SPT Masa PPh Unifikasi adalah sebagai berikut :

Jenis PPh pada SPT Masa PPh Unifikasi

  1. PPh Pasal 4 ayat (2);
  2. PPh Pasal 15;
  3. PPh Pasal 22;
  4. PPh Pasal 23; dan
  5. PPh Pasal 26.
Continue reading

Apa itu Tax Amnesty dan Tujuannya di Indonesia

Pengertian Tax Amnesty

Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Jadi, Tax Amnesty adalah sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu Tax amnesty merupakan kebijakan yang sering diterapkan banyak negara, tak terkecuali Indonesia.

Apa latar belakang pemerintah mengajukan kebijakan tax amnesty ?

Continue reading

Wajib Pajak Dimanjakan, Tax Amnesty II Berlaku 1 Januari

Kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty akhirnya disepakati oleh pemerintah dan komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tax amnesty akan diberlakukan pada 1 Januari 2022.

Hal ini tertuang dalam revisi RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang diubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Dalam UU yang sudah disepakati tersebut, tax amnesty diberi nama program pengungkapan sukarela wajib pajak.

“Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022,” tulis RUU pada pasal 6.

Continue reading

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48/KM.10/2021

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 7 SEPTEMBER 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:a.bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
  b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 September 2021 sampai dengan 7 September 2021;
Continue reading

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.06/2021

TENTANG

MEKANISME PENGALIHAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DARI PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEPADA BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PENARIKAN KEMBALI DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah;
Continue reading

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 46/KM.10/2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a






b.
bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021;

Mengingat :

Continue reading

Estimasi Penerimaan Pajak dari Pengenaan PPh Minimum bagi WP Rugi

Estimasi tambahan penerimaan pajak dapat diperoleh dari penerapan alternative minimum tax (AMT) sehingga untuk menghitung nilai potensi dari penerapan AMT didasarkan pada perhitungan jumlah penghasilan bruto dari wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal selama 5 tahun berturut-turut dikalikan dengan tarif efektif AMT sebesar 1%.

Karena seperti yang diketahui pada saat ini, pemerintah mengusulkan tentang pengenaan pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto terhadap wajib pajak badan yang melaporkan mengalami kerugian atau memiliki PPh terutang di bawah 1% dari penghasilannya.

Berdasarkan Data Internal Kementerian Keuangan yang tercantum pada Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), diketahui sebanyak 9.496 wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal selama 5 tahun berturut-turut dengan jumlah penghasilan bruto pada 2019 sekitar Rp.830 triliun.

Selain penerimaan pajak dari pengenaan AMT, terdapat pembahasan mengenai penambahan daftar barang impor untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan.

Tax Amnesty II & PPN Naik Jadi 12%!

Untuk program pengampunan pajak jilid II, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dua skema tarif. Dalam draft RUU KUP dijelaskan bahwa wajib pajak dapat mengungkapkan bahwa harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang DJP belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud

Pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan pajak di tengah tekanan pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan perpajakan diambil mulai dari kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi orang kaya dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pengampunan pajak atau tax amnesty.

Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan..

“Harta bersih yang dimaksud merupakan nilai harta dikurangi nilai utang,” jelas Pasal 37B ayat (2).

Continue reading

Mengenal Pengusaha Kena Pajak (PKP) | Jasa Konsultan Pajak Resmi

Membahas tentang pajak memang tidak ada habisnya, Karena pajak memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Nah salah satu dari ruang lingkup yang akan kami bahas kali ini adalah tentang PKP (Pengusaha Kena Pajak). Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar PKP (Pengusaha Kena Pajak) namun belum mengerti apa itu PKP, oleh karena itu simak artikel ini sampai selesai ya.

Pengusaha Kena Pajak

Didalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14 disebutkan pengertian pengusaha sebagai berikut:

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Lebih lengkapnya, Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha baik PKP maupun Non PKP pada saat:

Continue reading

Mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Bagi warga negara yang sudah mempunyai kriteria tersebut, maka wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pajak untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Apabila Anda termasuk orang yang masih awam dan belum memahami tentang ilmu perpajakan, maka jangan khawatir karena saat ini sudah banyak sekali jasa konsultan pajak yang dapat membantu Anda menyelesaikan permasalahan pajak Anda dengan baik dan profesional.

Ada banyak jenis pajak yang wajib Anda bayar, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mungkin Anda sudah sering sekali mendengar jenis pajak ini, namun belum tahu pengertian dan cara mengurusnya. Nah kali ini akan kami bahas seputar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikut penjelasannya.

Continue reading

e-Mail KPP WP Terdaftar Di Tempat Anda Tidak Tahu? Ini Dia Caranya

SURAT elektronik (surel) atau biasa disebut dengan e-mail, merupakan salah satu saluran dari sekian banyak saluran yang disediakan otoritas pajak dalam memberikan pelayanan mulai dari permintaan aktivasi EFIN (Electronic Filing Identification Number), keluhan lupa password, konsultasi, dan lain sebagainya.

Untuk itu, penting bagi wajib pajak untuk mengetahui alamat e-mail kantor pelayanan pajak (KPP) untuk bisa mengirim keluhan tersebut, terutama KPP tempat Anda terdaftar.

Berikut cara untuk mengetahui alamat e-mail kantor pajak.

Cara untuk mengetahui alamat e-mail kantor pajak di tempat Anda terdaftar sangatlah mudah. Anda tinggal melihat nomor kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Anda. Pada nomor kartu NPWP Anda adalah 28.654.332.0-656.000, lalu ambil tiga angka yang berada pada posisi di belakang yaitu 656. Jika tiga angka tersebut sudah didapatkan maka bisa diketahui alamat e-mail KPP tempat Anda terdaftar adalah kpp.656@pajak.go.id. Contoh berikutnya, NPWP Anda semisal adalah 54.432.321.1-234.000 maka alamat e-mail KPP Anda adalah kpp.234@pajak.go.id.

Untuk diperhatikan, cara tersebut hanya bisa digunakan wajib pajak yang belum pernah mengajukan pindah KPP. Selain itu, ada juga cara lainnya yang bisa digunakan wajib pajak dalam mengetahui alamat e-mail KPP tempat Anda terdaftar, termasuk KPP lainnya.

Mula-mula, silakan mengakses www.pajak.go.id. Lalu, pilih menu Profil, lalu klik Unit Kerja. Anda akan melihat alamat ratusan kantor pajak yang ada di Indonesia, termasuk alamat e-mail, nomor telepon, dan nomor ponsel.

Untuk mencari kantor pajak yang Anda tuju, silakan search dengan memencet ctrl + F. Lalu, ketikan nama kantor pajak yang dituju. Setelah itu, klik Enter. Nanti, Anda akan otomatis diarahkan ke kantor pajak yang dituju.

Bagi yang lupa kantor pajak tempat Anda terdaftar. Anda bisa mencari tahu dengan cara mengakses DJP Online atau
https://djponline.pajak.go.id/account/login. Silakan Login dengan mengisi NPWP, password dan kode keamanan (captcha).

Pada menu utama DJP Online, pilih menu Profil. Pada kolom data Profil, klik Info Perpajakan. Setelah itu, Anda akan melihat nama kantor pajak tempat Anda terdaftar, termasuk nomor telepon kantor pajak. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)

PPN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI)

     PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  • Impor Barang Kena Pajak (BKP)
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

  1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen)
  2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
    • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
    • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
    • Ekspor Jasa Kena Pajak
  3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pengusaha Kena Pajak Sebagai Pihak yang Menyetor dan Melaporkan PPN

    Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan.

  • pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya
  • Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya
  • Karakteristik Pajak Masukan Dalam penerapan pungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara.
  • Pengkreditan Pajak Masukan
  1. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama
  2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan
  3. PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan/impor barang modalnya dapat dikreditkan.
  4. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran tempat PKP dikukuhkan.
  • Karakteristik Pajak Keluaran PPN disebut sebagai pajak objektif, karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. PKP melakukan transasi jual beli barang artinya, PKP mengambil/memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan BKP miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak.